Reportase

Korupsi di Indonesia ini seakan tiada habisnya. Hal ini kita sudah pada tahu. Operasi Tangkap Tangan atau OTT KPK masih terus berlangsung. Ini tentunya mengenaskan.

Apakah untuk memberantas Korupsi, ini hanya dengan melakukan penangkapan? Jawabannya tentu tidak. Perlu juga upaya pencegahan terjadinya korupsi.

Dari FMB 9 di Gedung KPK, ternyata untuk korupsi, yang paling banyak terjadi nomor satu adalah Suap. Setelah Suap, yang paling banyak terjadi adalah di pengadaan barang dan jasa. Waduh-waduh-waduh.

Upaya pencegahan korupsi ini, terus dilakukan. Upaya terbaru yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menerbitkan Perpres No 54 tahun 2018. Perpres ini adalah tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

Untuk pencegahan korupsi ini sendiri, berfokus pada tiga hal. Yang pertama adalah, pada Proses Perizinan Tata Niaga. Sudah bukan rahasia lagi kalau urusan perizinan ini juga menjadi sarang korupsi.

Karena itu untuk mencegah terjadinya korupsi adalah dengan memberikan kemudahan perijinan dan pengurusan perijinan dibuat secara online. Kalau pembayaran dilakukan secara transfer atau melalui bank, itu upaya pencegahan korupsi.

Yang ke-2 adalah, dari sisi keuangan negara. Keuangan negara ini juga rawan untuk dikorupsi. Misalnya, di pengadaan barang dan jasa. Dengan dibuat seperti e-procurement, sudah merupakan upaya untuk mencegah korupsi.

Hal yang ketiga adalah, Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi. Ini juga tidak kalah penting, karena adanya birokrasi yang berbelit-belit, rawan terjadinya korupsi.

Nah dari Perpres No 54 ini juga kemudian dibentuk Tim Nasional Pencegahan Korupsi. Tim ini adalah Kemendagri, Kementrian PPN/ Bapenas, Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan juga KPK.

Bagaimana dengan independensi KPK dengan hadirnya Perpres 54/2018 ini. Ketua KPK mengatakan, KPK tetap menjaga independensi. Namun, untuk mencegah terjadinya korupsi, KPK tidak bisa bekerja sendiri saja. Namun, juga harus bekerja sama dengan Pemerintah dan Masyarakat.

Ketua KPK AGus Rahardjo mengatakan, saat ini tengah menyusun Rencana Aksi Pencegahan Korupsi. “Kemungkinan 2-3 hari selesai, akhir pekan inilah. Saya titip pesan ke teman-teman, harapan saya Rencana Aksi ini jangan ecek-ecek,” kata Ketua KPK.

Kita tunggu saja, aksi pencegahan korupsi ini.

Kita sekarang ini, sudah pasti menggunakan Ponsel yang 4G LTE. Rata-rata memang ponsel yang dijual di pasaran memang sudah yang 4G LTE. Nah, untuk bisa memasarkan ponsel yang bisa 4G LTE ini, komponen lokal atau TKDN harus ada.

Oke itu kita bicara ponsel. Tapi bagaimana kalau misalnya infrastruktur juga harus pakai TKDN, atau komponen lokal. Jujur saja, saya sebenarnya baru tahu juga. Saya tahu dari acara Diskusi Forum Merdeka Barat 9. FMB 9 ini, membahas soal peninjauan ulang sejumlah proyek infrastruktur untuk efisiensi anggaran.

Proyek infrastruktur yang ditinjau ulang ini, adalah yang menggunakan komponen impor. Presiden Joko Widodo sendiri yang menginginkan peninjauan ulang ini. Kenapa? Data BPS menunjukan, untuk semester pertama tahun 2018, terjadi kenaikan impor. Akibatnya, neraca perdagangan menjari defisit.

Yang diimpor ini juga, adalah bahan baku untuk infrastruktur. Misalnya baja.dan mesin serta alat listrik. Karena mengimpor bahan baku seperti ini, akhirnya, bisa membuat neraca perdagangan menjadi defisit.

Dengan melakukan peninjauan ulang seperti ini, atau melakukan rescheduling pelaksanaan proyek, devisa juga bisa dihemat hingga US$ 21 JUta setiap hari. Bayangkan saja, setiap hari.

Selain peninjauan ulang, untuk proyek infrastruktur juga, agar tidak membebani APBN, saat ini tengah dikembangkan KPBU atau Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha. KPBU ini modelnya bernama KPBU-AP yang merupakan skema baru dengan availability payment atau (AP).

Pembangunan infastruktur di Indonesia sendiri, membutuhkan hingga 4700 trilyun. Bukan sedikit. Untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur tersebut, pemerintah nantinya akan bekerjasama dengan investor.

Pemerintah nantinya, bisa mempromosikan bagaimana untuk menarik investor untuk mendanai infrastruktur.Kalau perlu memberikan penjaminan, untuk resiko politik agar investor tidak takut masuk kesini.

Bagaimana dengan proyek infrastruktur dari Kementrian PUPR. Ternyata, proyek infrastruktur di Kementrian PUPR ini sudah memakai komponen lokal hingga 99 persen. Jembatan Holtekamp dan Kali Kuto memakai baja produksi dalam negeri. Hanya kategori yang sangat khusus yang masih diimpor.

Semoga infrastruktur di Indonesia terus dibangun agar pemerataan pembangunan tidak hanya terpusat di Pulau Jawa dan membangun konektivitas antar daerah.

Hingga tahun 2019 nanti, BBM Subsidi tidak akan ada kenaikan harga. Pemerintah menjamin hal tersebut seperti disampaikan Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Suminto di FMB 9.

Suminto mengungkapkan, Pemerintah terus berupaya menjaga daya beli masyarakat melalui kebijakan subsidi harga. Sejak 2016 tak pernah menaikkan minyak tanah, solar, dan BBM penugasan alias bensin premium.

“Pemerintah harus menjaga daya beli masayarakat karena konsumsi masyarakat  merupakan komponen terbesar penyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar sekitar 57 persen dari PDB akan terus menjaga daya belinya,” tegasnya.

Suminto bercerita, semenjak tahun 2003 Indonesia sudah impor minyak karena permintaan yang terus meningkat sedangkan produksi turun terus.

Sedangkan neraca perdagangan migas sudah defisit sejak tahun 2012.

Namun, pemerintah tetapmemberikan subsidi energi terdiri dari bensin premium, solar, dan gas elpiji 3 kg. Belanja subsidi energi mencapai 10-26 persen dari total APBN (3 persen dari PDB).

Mengenai BBM Satu Harga, PT Pertamina memastikan bahwa program ini tidak sama sekali membebani Pertamina. Plt Dirut Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, Khusus BBM Satu Harga, ini tugas yang harus dijalankan. Apakah ini membebani? Kalau infrastruktur belum ada tentu membebani, biaya operasional mahal,” ujarnya.

Untuk mendukung BBM satu harga ini, Nicke menjelaskan bahwa saat ini pihaknya tengah mengerjakan 29 proyek infrastruktur pendukung BBM Satu Harga, di mana sebagian besarnya berada di wilayah timur Indonesia.

“29 project mostly di timur supaya logistic cost untuk BBM Satu Harga menurun, sehingga dapat menjangkau lebih banyak titik, dan seluruh masyarakat terus merasakan equality (kesetaraan). Tahun ini sendiri ada 67 titik (BBM Satu Harga) targetnya, tahun lalu 50 titik sudah semuanya. Jadi Insyaallah bisa kita jalankn,” katanya.

BBM Satu Harga ini, lanjut Nicek juga merupakan implementasi tiga dari lima prinsip kerja Pertamina, yakni availibility (ketersediaan), accessibility (kemudahan akses), dan affordability (keterjangkauan).

Bagaimana dengan Produksi Minyak dan Gas?

Total target Produksi Minyak dan Gas tahun 2018, jumlahnya ternyata tidak sedikit. Wakil Kepala SKK Migas, Sukandar, di FMB 9 mengatakan bahwa, Produksi Minyak dan Gas targetnya mencapai 2 juta barel per hari (bph). Dari jumlah tersebut, 800 juta bph merupakan minyak mentah dan gas bumi 1,2 bph.

Sementara untuk penerimaan negara tahun 2018 dari sektor migas, diprediksi mencapai US 11,9 Miliar.Saat ini penerimaan negara sudah mencapai US$ 8,5 Miliar.

Pemerintah sendiri, saat ini sedang mengembangkan 13 hingga 14 Wilayah Kerja Migas yang pontensial menambah pendapatan negara. Misalnya Proyek Train Baru di Papua Barat, diharapkan mampu menghasilkan 3,8 juta metrik ton gas per tahun.

Dari selat Sulawesi, potensi tambahan gas dari proyek IDD Selat Sulawesi mencapai 6 juta metrik ton pertahun. Hasil produksinya ini akan diolah di LNG Badak, Kaltim.

Potensi Gas yang tidak kalah banyak, adalah dari Blok Masela. Blok ini bisa menghasilkan 9,5 juta metrik ton.

Sebulan terakhir ini, di media sosial, sempat menjadi perbincangan yang sangat ramai, soal angka kemiskinan yang mencapai angka 9,82 persen. Untuk pertama kali dalam sejarah, Angka Kemiskinan ini berada di satu digit. Perdebatan sempat terjadi di media sosial dan media konvensional soal ini.

Jujur atau tidak, saya ini sempat panasaran dengan data ini. Meskipun semasa kuliah saya kerap menggunakan data garis kemiskinan dari Badan Pusat Statistik atau BPS, tapi saya juga panasaran dengan metoda yang dipakai oleh BPS.

Beruntung, saya bisa mendapatkan penjelasan dari Kepala BPS, Suhariyanto, di acara FMB 9. Suhariyanto menjelaskan, untuk mendapat angka garis Kemiskinan ini, metodanya menggunakan standard Bank Dunia. WIh tidak main-main, standard World Bank.

Badan Pusat Statistik, menghitung angka kemiskinan dari dua kategori yaitu dari kelompok makanan dan non-makanan. Untuk Nilai tukar, juga bukan berdasarkan nilai tukar US dolar atas rupiah yang sekarang rata-rata Rp14.400 per 1 dolar US. Namun memakai US dolar PPP (Purchasing Power Poverty). Angka konversi US dolar PPP adalah banyaknya rupiah yang dikeluarkan untuk membeli sejumlah barang yang sama setara dengan 1 dolar di Amerika Serikat (sekitar Rp4 ribuan).

Bagaimana dengan waktu survey Kemiskinan ini. BPS semenjak tahun 1984 melakukan survey kemiskinan pada dua bulan, yaitu Bulan Maret dan Bulan September. “Jadi tidak benar kalau Survey dilakukan bukan pada saat panen raya,” tegas Suhariyanto.

Kenapa Angka Kemiskinan Bisa Menurun?

Ini juga menjadi pertanyaan yang sangat sering saya lihat di Media Sosial. Dan kembali saya juga butuh alasan kenapa Kemiskinan ini bisa menurun. Suhariyanto kembali menjelaskan.

Faktor yang menyebabkan kemiskinan menurun yang  pertama adalah tingkat inflasi September 2017–Maret 2018 yang lebih terkendali. Selain tingkat inflasi yang cenderung terkendali, rata-rata pengeluaran 40% lapisan ke bawah meningkat selama triwulan 2018 berkat bantuan sosial yang tepat sasaran.

“Program Beras Sejahtera (Rastra) juga tersalurkan dengan baik, nilai tukar petani juga di atas 100, meskipun begitu ada hambatan yaitu kenaikan harga beras yang tinggi. Ini sangat berpengaruh karena persentase pengaruh kemiskinan terhadap beras cukup besar. Harga pangan ini yang perlu dijaga,” papar Suhariyanto.

Meskipun begitu, Suhariyanto mengatakan, Pekerjaan Rumah atau PR besar pemerintah tetap sangat besar. masih ada ketimpangan cukup dalam antara desa dan kota serta ketimpangan antar wilayah atau provinsi. Karena itu, perlu akselerasi program bantuan sosial dan jaminan sosial dengan pemberdayaan perekonomian masyarakat miskin.

Menteri PPN dan juga Kepala Bappenas, Bambang Brojonegoro di FMB 9 juga menambahkan, untuk menjaga angka kemiskinan tetap rendah, maka Indonesia harus bebas dari krisis ekonomi. Pernyataan Bambang ini bukan tidak berdasar.

Kita sudah pasti tahu, Indonesia pernah mengalami krisis ekonomi pada tahun 1998 dan menyebabkan angka kemiskinan sempat tinggi. Butuh 20 tahun setelahreformasi 1998, untuk menurunkan angka kemiskinan hingga mencapat satu digit, di 9,82 persen.

Strategi Penanggulangan Kemiskinan.

Kita sudah bicara angka kemiskinan, kenapa bisa menurun dan PR Pemerintah. Strategi menanggulangi kemiskinan bagaimana?

Kepala Bappenas memaparkan, salah satu strategi khusus dalam penanggulangan kemiskinan pada 2018 adalah dengan integrasi program kemiskinan, yaitu dengan pelaksanaan perlindungan sosial didasarkan pada pendekatan siklus hidup (life-cycle), penerima bantuan menerima manfaat lengkap karena bersifat single targeting framework untuk intervensi kemiskinan secara holistik, dan mendorong pengembangan pelayanan satu pintu dan implementasi bantuan sosial non-tunai.

Berdasarkan studi empiris,kalau kita mengintegrasi program-program kemiskinan, maka tingkat kemiskinan dapat turun sebanyak dua persen. Sekarang tingkat kemiskinan kita sepuluh persen, harusnya bisa jadi delapan persen. Harus ada upaya pengintegrasian supaya penurunan kemiskinan lebih cepat,” paparnya lagi.

Strategi lainnya yang tidak kalah penting adalah dengan perluasan bantuan sosial non-tunai yang harus dipastikan berjalan tepat waktu, mengarahkan bantuan pangan non-tunai (BPNT) untuk memperbaiki pola konsumsi pangan masyarakat, serta padat karya tunai (cash for work) untuk masyarakat kurang mampu.

Semoga di masa pemerintahan Jokowi – JK ini, angka kemiskinan semakin turun yang artinya, jumlah masyarakat miskin bisa semakin berkurang.

Divestasi freeport di Indonesia, semenjak pekan lalu, atau di pekan ke-2 bulan Juli 2018 seperti menjadi bola panas yang terus bergulir. Berbagai reaksi soal “pengambilalihan” freeport ini menjadi hal yang ramai sekali diperbincangkan. Sudah pasti ada pro dan kontranya.

Saya jujur saja panasaran sebenarnya dengan divestasi freeport ini. Memang saya mengikuti di media sosial dan media konvensional. Tapi saya akhirnya sedikit demi sedikit mendapatkan pencerahan soal divestasi freeport ini melalui diskusi Forum Merdeka Barat 9.

50 tahun freeport di Indonesia, 50 tahun pun saham Indonesia sebagai pemilik tambang hanya 9,36 persen. Saya sempat kaget. Waduh tidak sampai 10 persen? Gila bener. Ironisnya lagi, dividen dari saham sebanyak 9,36 persen ini hampir tidak pernah dibayarkan. Waduh!

Head of Corporate Communications PT Inalum Rendi Achmad Witular, bercerita bahwa Head of Agreement (HoA) Divestasi 51% Saham PT Freeport Indonesia , merupakan bentuk transparansi pengambilalihan saham milik bangsa Indonesia. Proses ini dinilai lebih menguntungkan bagi kepentingan negara daripada diambil secara paksa pada akhir masa Kontrak Karya tahun 2021.

Kita ini, kata Rendi jangan terjebak kontroversi (HoA) mengikat atau tidak mengikat. Rendi mengibaratkan, dalam perjalanan terowongan yang gelap yang selama ini tidak tahu ujungnya dimana, HoA ini menjadi secercah cahaya yang muncul sebagai jalan keluarnya.

HoA HoA 12 Juli 2018 lalu ini, berisikan pencapaian dua hal. Capaian tersebut adalah  struktur transaksi dan harga divestasi saham. Terkaut mekanisme struktur transaksi adalah bagaimana menyelesaikan menuntaskan Participating Interest (PI) PT Rio Tinto. Setelah HoA ini, PT Inalum sebagai BUMN tambang yang ditunjuk pemerintah mengelola Freeport, akan dilanjutkan tiga kesepakatan berikutnya.

Alhasil dengan adanya perjanjian HoA dapat memperjelas kepastian transaksi pembelian saham seperti waktu membayar, cara membayar, tenggang waktu pembayaran. 

Ada tiga kesepakatan dari HoA tersebut. Yang pertama adalah perjanjian pengikatan jual beli atau sales and purchase agreement (SPA), selanjutnya adalah shareholders agreement atau seperti perjanjian kesepakatan antara pemegang saham dengan pemegang saham baru.

Yang ketiga adalah exchange agreement atau pertukaran informasi antara pemegang sahan baru dan pemegang saham lama. 

Nah bagaimana dengan kemampuan keuangan Inalum dalam pengambil alihan freeport ini?

Kalau acuannya laporan keuangan PT Inalum per 31 Desember 2017, BUMN Holding tambang tersebut memiliki kas tunai sekira Rp 16 triliun. Bahkan pada kuartal pertama tahun 2018 diperkirakan pendapatan perseroan naik menjadi Rp20 triliun.

Dengan kekuatan finansial Inalum jelas mampu melunasi utang untuk membeli saham 51% Freeport ini. Potensi bisnis tambang Grasberg amat besar. Bahkan menurut ahli tambang potensi emasnya diprediksi sampai tahun 2100 tidak akan habis. 

Terkait dengan pendanaan divestasi Freeport, nantinya akan diperoleh dari bank asing. Mengapa bank Asing, agar bisa menghindari terjadinya fluktuasi rupiah, yang bisa saja terjadi bila pendanaan dilakukan oleh perbankan nasional.

Untuk dana pinjaman ini sendiri, yang menjadi jaminan tersebut adalah potensi bisnis tambang tersebut. Sedangkan terkait besaran dana pendanaan yang dikucurkan investasi dari Inalum dan holding, dia menolak untuk merincikan. Rendi sendiri menolak merinci bank tersebut.

Bukan sebuah rahasia umum, kalau dalam kurun waktu yang cukup lama, sekolah di Indonesia, baik di Kota Besar maupun di level Kabupaten, ada sekolah yang favorit, atau sekolah yang menjadi rebutan.

Semua orang baik orang tua ataupun peserta didik bela-belain mau bersekolah di situ. Pokoknya harus masuk sekolah favorit atau sekolah top. Betul kan? Kita tidak bisa bohong atau menutupi soal ini.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy di diskusi Media Forum Merdeka Barat 9 yang saya datangi mengatakan, bahwa benar ada yang namanya Kastanisasi sekolah dan bahkan favoritisme sekolah. Sekolah ada kasta-kastanya, padahal, sekolah terutama sekolah negeri, yang disediakan negara, harusnya non rivalisasi, tidak eksklusif dan tidak diskriminatif.

Zonasi sekolah ini, merupakan kebijakan yang diambil untuk mengembalikan pada arah sebagaimana harusnya. Kebijakan ini juga, bukanlah kebijakan yang baru sebenarnya dan tidak menafikan kebijakan yang lama.

Pak Mendikbud, memaparkan, arah dari kebijakan zonasi adalah agar akses ke pendidikan semakin terjamin dan merata, dan juga mendorong kreativitas pendidik dalam kelas heterogen. Tidak hanya itu saja, zonasi ini, untuk mencegah adanya penumpukan sumber daya manusia berkualitas di dalam suatu wilayah.

Dengan adanya zonasi sekolah ini, Pemerintah Daerah juga didorong agar membuat kualitas pendidikan menjadi merata. Dan yang pasti juga agar pemerintah baik pusat maupun daerah bisa memberikan bantuan lebih tepat sasaran.

Mendikbud juga mengungkapkan, dengan adanya zonasi ini, bisa dipetakan mana sekolah yang perlu dikembangkan. Nantinya, guru juga akan dirolling atau dimutasi. Maksimum empat tahun seorang guru berada di satu sekolah.

Kepala Sekolah juga nantinya, akan menjadi jabatan karir dari guru, dan bukan merupakan guru sekalian kepala sekolah. Nah dengan adanya zonasi ini juga nantinya, pemerintah daerah akan lebih merasa bahwa pendidikan juga urusan mereka, bukan hanya urusan pemerintah pusat saja.

Pengamat pendidikan yang juga anggota DPR RI, My Esti Wijayanti di acara diskusi ini mengatakan kebijakan Zonasi ini sangat baik dan merupakan dari nawacita Presiden Jokowi. Bahkan, zonasi merupakan bagian untuk mewujudkan ruang, memberikan keleluasaan bagi mereka yang tidak mampu mendapatkan akses pendidikan yang memadai.

Dengan sistem zonasi, peningkatan kualitas pendidikan secara merata harus dilakukan. Pemerataan ini adalah pemerataan sarana dan prasarana sekolah serta\SDM sekolah.

Mulai 1 Juli 2018 lalu, Presiden Joko Widodo mengumumkan kebijakan keren buat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kebijakan keren ini, merupakan upaya mendorong agar UMKM bisa berkembang menjadi usaha dengan skala besar.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko
Perekonomian Iskandar Simorangkir dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat 9
(Dismed FMB’9) dengan tema “Tarif Khusus PPH UMKM” di Ruang Serba Guna
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Jakarta menyampaikan bahwa  UMKM menyumbang terhadap PDB hingga 60.34 persen.

“Presiden Joko Widodo mengatakan UMKM harus naik kelas. Tidak boleh hanya bertahan di suaha kecil saja. Levelnya harus naik seperti di sejumlah negara tetangga,” ungkap Iskandar.

Iskandar juga mengatakan, UMKM ini juga memiliki peranan yang terhitung sangat besar. Jumlahnya mencapai 99.9 persen sehingga kalau dibulatkan bisa menjadi 100 persen. Dan penyerapan tenaga kerjanya mencapai 97 persen.

Sayangnya, jumlah tersebut selama beberapa periode tidak berubah atau perkembangannya tidak naik.  Nah, upaya pondasi ekonomi Indonesia tetap kuat, jangan
hanya bertahan di usaha kecil saja. “Seperti yang bapak Presiden katakan, UMKM harus
naik kelas,” jelas Iskandar.

Agar berkembang nantinya, caranga adalah dengan mengembangkan UMKM. Bukan sekadar menurunkan PPh final. Tapi lebih dari itu. Yang kecil-kecil harus bisa
berkembang dengan cepat.

Penurunan PPh UMKM bukan hanya untuk satu fasilitas, tapi beragam. Tapi apa
sesungguhnya apa permasalahan di UMKM? Berdasarkan hasil riset world bank, ada
empat, pertama tidak punya akses pembiayaan. Kedua, tidak punya akses dan peluang
usaha. Ketiga, kapasitas SDM dan kelembagaan UMKM. Dan yang terakhir adalah birokrasi,

Sementara itu, Deputi Bidang Pembiayaan Kemenkop UKM Yuana Setyowati, mengatakan kebijakan PPh Final UMKM sebesar 0,5 % ini sejalan dengan program prioritas di Kementerian Koperasi UKM. Program tersebut Di antaranya,peningkatan daya saing dan produktivitas UMKM, penguatan kelembagaan, dan peluasan pasar. saat ini ada kelemahan UMKM terhadap akses modal, ada persoalan SDM, dan teknologi. Karena itu, harus dilakukan langkah untuk mengatasi kendala tersebut,” katanya.

Di Indonesia, lanjut Yuana,  ada sebanyak 62.928 pelaku usaha UMKM. Persoalannya, jumlah yang besar itu ternyata kelasnya jauh di bawah UMKM di negara lain.

“Dari jumlah itu, hanya ada sekitar 20 persen yang bankable. Lantaran itulah, akses modal menjadi bagian dari perjuangan dari pemerintah. Arena masih ada 80 persen yang belum bankable,” katanya.

Untuk mengatasi persoalan hulu UMKM, Yuana mengatakan, diupayakan peningkatan
kualitas, pengembangan disain, dan juga peningkatan kepuasan pelanggan di bidang pasar.

Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Kemenkeu Yon Arsal di acara FMB ini menambahkan bahwa PPh Final 0,5 Persen ini nantinya dihitung dari Pendapatan Bruto dari UMKM baik perseorangan maupun badan.

Mengenai untuk apa PPh Final UMKM ini diturunkan menjadi Setengah Persen, Yon mengatakan bahwa salah satunya adalah untuk memberikan kesempatan berkontribusi bagi negara. Dengan penurunan pajak ini, pengetahuan akan pajak bagi masyarakat juga akan bertambah.

Untuk pembuatan NPWP sendiri, Yon mengatakan, sangatlah mudah. Paling lambat sehari akan selesai. Pembayaran pajak juga sangat mudah. Bisa melalui ATM.

Jadi kurang apa lagi nih bagi pelaku UMKM? Pemerintah sudah membuat kemudahan lho!

Meskipun saya bukan pengguna kendaraan pribadi, yang namanya masuk keluar jalan tol pernah saya alami. Entah itu naik transportasi umum yang melewati jalan tol, ataupun naik transportasi online dan nebeng mobil teman.

Salah satu yang suka nyebelin ketika masuk tol, adalah antrian masuk. Cuma itu saja, kalau kita melintasi jalan tol, kita harus bayar lagi, atau tapping lagi. Ini bikin nggak efisen. Gimana biar efisien, salah satu nya adalah dengan melakukan integrasi. Seperti tol JORR atau Jakarta Outer Ring Road.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Heri Trisaputra Zuna dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat 9 (Dismed FMB’9) dengan tema “Integrasi Tol Dukung Sistem Logistik Nasional” di Ruang Serba Guna Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Jakarta, Senin (2/7/2018) kemarin mengatakan bahwa, selama ini di tol JORR harus beberapa kali bayar.

Misalnya ketika kita dari bandara kita harus transaksi di Kamal, Kayu Basar, kemudian di Meruya, dan kalau mau ke Tanjung Priok, juga harus transaksi lagi. Ini jelas tidak efisien dan akan membuat antrian di gerbang tol.

Dengan sistem integrasi, transaksi pembayaran juga akan dikurangi. Wah asik dong ya. Cuma itu saja? Dengan integrasi tol ini, banyak yang bilang, akan lebih mahal. Tetapi, kepala BPJT mengatakan bahwa untuk golongan I, dengan tarif Integrasi Tol JORR ini akan menjadi lebih Rp 15.000.

Untuk jarak dekat, ini akan terasa cukup mahal. Tapi untuk jarak jauh, akan lebih murah. Jarak jauh tol JORR kalau dihitung-hitung bisa menjadi Rp 34.000. Tapi dengan integrasi ini akan menjadi lebih murah.

Begitu juga dengan angkutan logistik. Integrasi tol JORR ini akan membuat tarif nya lebih murah. Kalau jarak jauh bisa mencapai angka 90an ribu, akan turun drastis menjadi Rp 30.000. Integrasi Tol JORR ini, lanjut HERI, akan membuat ongkos Logistik lebih murah. Soalnya komponen dari biaya logistik, 72% ini merupakan biaya transportasi.

Kedepan juga nantinya, pembayaran tol akan diterapkan MLFF atau Multi Line Free Flo, atau pembayaran tol tanpa henti. Bisa dengan menggunakan On Board Unit ataupun Sticker RFID. Saat ini Heri mengatakan, sedang dalam proses persiapan lelang untuk Badan Usaha yang nantinya akan mengatur soal MLFF ini.

Kita tunggu saja.

Sebuah ajakan ke Yogyakarta, datang kembali. Dalam kurun waktu enam bulan terakhir, saya ke Jogja sudah dua kali. Yang pertama akhir November 2017 dan pertengahan Februari 2018.

Yang pertama untuk liputan acara Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dan yang kedua acara Telkom Indihome.

Nah untuk yang ke-3 ini adalah undangan untuk melihat langsung acara yang digelar oleh Bank Mandiri. Namanya Mandiri Jogja Marathon 2018. Sudah pada tahu dong kalau ini pasti lomba Lari.

Acara lomba lari ini sendiri, akan digelar Hari Minggu 15 April 2018. Peserta akan start dari Candi Prambanan dan melintasi sejumlah wilayah di Yogyakarta. Wah ini yang keren. Berlari sembari berwisata.

Saya tiba di Yogyakarta, Sabtu 14 April 2018 malam. Saya dan tim blogger akan menginap di Hotel Platinum. Setelah mengecek lokasi, ternyata menginapnya tidak jauh dari Bandara. Bahkan kami hanya berjalan kaki ke hotel. Dari pintu keluar Bandara Adisucipto Yogyakarta, cuma menyebrang jalan saja. Asli sangat dekat.

Setelah check in, perut ngasih kode untuk segera diisi. Dan kami pun mencari makan disekitar hotel. Ada nasi Gudeg rupanya. Dan kami menyantapnya. Setelah makan malam, saya dan teman-teman, kembali ke Hotel. Kami harus beristirahat. Soalnya jam 03.30 pagi kami sudah harus start dari hotel dan segera ke Candi Prambanan.

Tidur cepat deh!

Sehabis makan saya dan beberapa teman, sempat nongkrong di skybar hotel. Rooftop bar. Rehat dan bersantai sejenak sebelum tidur. Namun karena harus bangun pagi, kami chilling out tidak lama, langsung masuk kamar.

Saya tentunya tidak lupa meminta kepada resepsionis hotel untuk wake up call jam 02.30 pagi. Tepat jam 02.30 pagi, telepon di kamar saya sudah berdering. Saya pun bersiap berangkat. Pukul 03.30 lewat dikit, saya dan teman-teman menumpang bus untuk media sudah berangkat.

Sesampai di Candi Prambanan, saya bergegas ke lokasi start untuk lomba lari. Oh iya, saya lupa, untuk Mandiri Jogja Marathon ini, ada empat kategori lomba. Ada Full Marathon, Half Marathon, 10 K dan 5 K. Sesampai di lokasi acara, saya melihat peserta sudah banyak yang datang. Mereka sudah bersiap untuk ikutan lomba lari.

Jumlah peserta Mandiri Jogja Marathon ini sendiri mencapai 8.000 orang. Wow aku kaget… Jumlahnya banyak baget… dan menurut informasi, 80 persennya berasal dari Luar Yogyakarta. Dan ada peserta dari Malaysia, Kenya dan Jepang yang ikutan Lomba Lari ini. Selain tiga negara ini, masih ada banyak negara lain yang ikutan.

Ada yang pemanasan, ada yang latihan lari di sekitar Candi Prambanan dan ada juga peserta yang asik berfoto dengan latar belakang Candi Prambanan. Mungkin mereka tidak mau kehilangan momen berfoto dan posting di Media Sosial.

Sampai di lokasi start, start untuk kategori Full Marathon akan segera dimulai. Peserta sudah berkumpul di lokasi start. Wah wah wah….

Di lokasi start, Mantan Putri Indonesia, Melania Putri sudah memandu para peserta. Dia juga memberikan informasi soal event Mandiri Jogja Marathon ini. Sekitar jam 05.00 WIB, Direktur Utama Bank Mandiri, Kartika Wirjoatmodjo yang lebih asik dipanggil Pak Tiko melakukan Fly Off atau mengangkat bendera disertai dengan pembunyian terompet untuk start.

Peserta langsung berlarian untuk start. Mungkin sudah tidak sabar untuk lari dari kenyataan (halah apaan sih). Banyak yang langsung buru-buru lari, dan banyak juga yang ketinggalan.

Berselang setengah jam, Peserta Half Marathon sudah diminta untuk bersiap start. Jumlah peserta half Marathon ini jumlah nya fantastis. Ada 1200 orang. Banyak ternyata yang suka lari (dari kenyataan). Untuk Half Marathon ini, peserta lomba dilepas oleh Menteri BUMN, Rini Soemarno dan Pak Tiko beserta Direksi Bank Mandiri.

Sebelum melepas, Pak Tiko sempat berfoto bersama dengan Bu Menteri Rini dan para peserta.

Usai start Half Marathon, saya langsung keliling-keliling Lokasi Start Mandiri Marathon. Untuk mengambil foto. Maklum lagi senang-senangnya foto. Ada mirrorless yang belum lama saya beli.

Ketika saya melihat langit sudah membiru tanda Matahari akan segera terbit, saya teringat ingin mengambil foto sunrise di Prambanan. Saya pun mencari lokasi. Duh saya memang benar-benar kelupaan untuk mengambil foto sunrise.

Beruntuk meskipun sudah hampir kelewatan moment tersebut, saya masih sempat untuk mengambil foto. Dan masih terlihat indah fotonya sih.

Di lokasi tempat foto ini, saya melihat banyak peserta dan keluarganya mengambil foto. Keren memang sih spotnya. Mereka sudah pasti asik selfie atau minta diambilkan foto oleh temannya.

Dari kejauhan kemudian terdengar pengumuman bahwa lomba lari Kategori 10K akan segera dimulai. Para peserta langsung buru-buru ke lokasi start. Yang saya lihat, peserta 10K ini banyak banget. Gila aslik banyak banget.

Saya sempat melihat juga ada sekelompok orang yang di kepalanya ada Balon. Wah siapa mereka ya? Oh ternyata mereka adalah pacers. Pacers ini merupakan patokan untuk target waktu. Owalah kirain apaan. Saya pun meminta mereka untuk foto.

Selesai dari lokasi start Mandiri Jogja Marathon ini, saya langsung ke tenda makanan.

Saatnya KULINER! Perut sudah meminta untuk dikasih kode lagi!

Dari lokasi start ke tenda makanan, memang lumayan jauh untuk berjalan kaki bro sis. Ya itung itung bakar kalori saja lah.

Sampai di tenda makanan, saya melihat ada booth Jadah Tempe Mbah Carik. Soal Jadah Tempe Mbah Carik ini, saya sudah sempat mengulasnya di blog saya. Tinggal di search aja kok.

Nah selain Jadah Tempeh Mbah Carik ini, ada juga stand Gudeg Manggar, Kue Kampung, Mie Lethek, dan Sate Khlatak. Nggak cuma itu sih. Ada juga KFC, Hokben dan ratusan booth lainnya.

Saya sih hanya icip-icip Jadah Tempe Aja. Makan dua jadah tempe saja sudah kenyang. Hohohoho.

Nah untuk jajan di tenda makanan ini, bisa pakai Kartu Kredit Mandiri dan pakai e-money. Jadi tidak ada transaksi cash atau pakai uang tunai untuk belanja makanan. Tidak usah khawatir, dari Bank Mandiri sudah menyiapkan petugas khusus untuk membantu transaksi ini.

Bagi yang nggak punya e-money atau lupa membawa kartu e-money, di Tenda Makanan ini ada booth yang disiapkan oleh Bank Mandiri untuk penjualan e-money. Dan bahkan ada e-money yang edisi khusus Mandiri Jogja Marathon. Harganya cuma 60.000 dan disainnya keren lho.

Jam 07.30 pagi, mulai ada sejumlah peserta lomba lari yang finish. Saya langsung menuju ke garis finish karena saya sudah tidak sabar ingin melihat siapa yang finish.

Dan memang benar, tidak lama saya sampai di garis finish, sudah ada yang finish. Dan mereka kategori half marathon. Gokil asli. Lari dengan jarak 21 kilometer ditempuh sekitar dua jam. Saya sih sudah ngebayangin. Lah jalan 21 Kilometer saja sudah berasa capeknya, gimana pake lari. Asli saya geleng-geleng kepala.

Nah setelah finish line ini, ternyata penyelenggara Mandiri Jogja Marathon ini sudah menyediakan minum dan ada pisang. Memang di sepanjang lintasan lari juga disiapkan minuman dan pisang. Tapi di finish line juga memang sudah disiapkan untuk para finisher.

Mereka juga diberikan fasilitas pijat. Wajar sih. Lah jalan kaki 2 kilometer aja udah pegal, gimana lari 5KM dan bahkan sampai 42 KM (untuk full marathon).

Cuma dapat pisang dan minum saja? Setelah finish, para peserta lari ini mendapat medali finisher lho. Keren kan? Nggak cuma medali, mereka juga mendapatkan kaos. Kaos ini warnanya beda-beda untuk setiap kategori lomba.

Di lokasi lomba ini, saya menemukan banyak hal unik dari finisher. Ternyata banyak peserta yang datang bersama dengan komunitas lari. Seperti indo runner, Bogor Runner dan banyak komunitas lain.

Saya menemui mereka di sekitar panggung ketika ada acara hiburan untuk para peserta. Ketika band dari Polda DIY tampil, peserta hingga pak Tiko dan Direksi Bank Mandiri juga ikut berbaur dengan para peserta.

Pak Tiko memangnya orangnya asik banget ya.

Dan yang paling uniknya lagi, dan ini benar-benar saya kaget. Ada satu keluarga, Ayah Ibu dan Dua Orang anaknya yang menjadi finisher. Wah ini keren banget sebenarnya.

Di Mandiri Jogja Marathon ini memang saya melihat ada yang mengajak anaknya atau pasangannya untuk ikut lari. Tapi satu keluarga begini, sangat langka tentunya. Asik bener melihat satu keluarga bisa ikutan lomba lari.

Usai berfoto dan keliling-keliling lokasi acara Mandiri Jogja Marathon ini, saya pun bersiap untuk kembali ke hotel. Sudah kelewat capek soalnya. Mau beristirahat dulu. Maklum, sudah dari subuh atau dinihari di lokasi acara.

Kesempatan datang ke event seperti ini memang pertama kali bagi saya. Dan memang sangat seru acaranya. Nggak cuma lomba lari saja, tapi ada Tenda Makanan, hingga acara hiburan.

Buat Jadi Mandiri, dan Bank Mandiri, terima kasih sudah mengajak saya datang ke event ini dan Jogja tentunya.

Oh iya, ini saya kasih galeri fotonya ya

This slideshow requires JavaScript.

Hingga dengan Maret 2018, terkait dengan reformasi Agraria, realisasinya sudah mencapai 1.500.669 Hektare dari angka potensi perhutanan seluas sekitar 13,46 juta Hektare.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengemukakan data tersebut di acara Forum Merdeka Barat 9 dengan tema Apa Kabar Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial?.

Dalam acara FMB 9 ini juga, Menteri Siti menyampaikan data terkait Proporsi Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemanfaatan Hutan sebelum dan sesudah Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial.

Menurut Menteri LHK, sebelum TORA, untuk swasta sebanyak 88 persen dan hanya 12 persen untuk masyarakat. Setelah TORA, sebanyak 59-62 persen untuk swasta, dan 28-31 untuk masyarakat.

Nah, yang menarik dari FMB 9 ini adalah ketika menteri LHK untuk pertama kalinya membuka data mengenai Evolusi Kawasan Hutan, TORA dan Perhutanan Sosial.

Dari data tersebut, yang sangat menarik adalah data rekapitulasi pelepasan kawasan perhutanan.

Mengenai data ini, menteri LHK mengumpulkan data dari 7 kabinet. Bayangkan saja data dari 7 kabinet dikumpulkan dan dibuka untuk pertama kalinya.

Sangat terlihat di sini yang saya foto ini terlihat pelepasan kawasan perhutanan terbanyak ada di kabinet mana.

Cuma itu saja, data yang dibuka oleh Menteri LHK adalah seperti izin usaha pemanfaatan Hutan Tanaman Industri. Data kembali menunjukkan di kabinet mana izin pemanfaatan tersebut dikeluarkan.

Selain menteri LHK, Dirjen Penataan Agraria Kementrian ATR BPN, M. Ikhsan Saleh juga menjelaskan bahwa Reforma Agraria dari aspek pertanahan bisa digambarkan secara nyata sebagai asset reform dan access reform.

Jadi tidak hanya sebagai legalisasi aset saja, tetapi ekonomo bisa berkembang karena ada penekanan aset dan penataan akses.

Pemberian sertifikat kepada warga juga tidak hanya sekedar diserahkan, namun juga harus dikawal. Skema Reforma Agraria ini haruw ada kesinambungan antara aset dan akses.

Di era Jokowi JK ini, diungkapkan Ikhsan, redistribusi aset meningkat drastis. Sampai tahun 2017, redistribusi lahan sudah mencapai 33.018 ha. Harapannya tahun 2019 nanti, sudah ada 1,5 juta bidang yang akan dilakukan pelepasan lahan.

Tapi ada satu hal yang keren. Saat ini kementrian ATR BPN tengah menyiapkan Reforma Agraria Peternakan Rakyat. Kementrian ATR BPN akan bekerjasama dengan Kemeristek Dikti dan Pemerintah Daerah.

Kita tunggu saja ya!